Tidak sebatas sebuah bentuk sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai sebuah konsep, demokrasi mengedepankan keterlibatan atau partisipasi aktif rakyat dalam proses membuat dan memutuskan kebijakan. Pendekatan secara inklusif perlu dihadirkan untuk menjamin keterwakilan suara rakyat secara adil dan setara. Agar tercipta pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Selain dapat memberikan perspektif baru dan perubahan di dalam setiap sektor pemerintahan. Hal inilah yang agen-agen SPAK coba hadirkan melalui berbagai inisiatif kegiatan dan program yang menanamkan nilai antikorupsi, baik di komunitas masing-masing maupun di ranah profesi.  Sepotong cerita perubahan datang dari sisi Indonesia bagian tengah. Tergabung dalam sektor pemerintahan, Andi Wahyuli dipercaya menjabat sebagai Kepala Desa (KaDes) Malari, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Walaupun kini beliau mengemban amanat sebagai pejabat publik, Andi bangga menyandang status agen SPAK. Ia bertekad mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi yang telah didapatkan melalui pelatihan bersama agen-agen SPAK Sulsel lainnya ke dalam aktivitas dan tanggung jawabnya memimpin Desa Malari. Dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa dan pemberdayaan perempuan di Desa Malari, Andi memandang pentingnya transparansi dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan publik untuk meningkatkan empati dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kegiatan. Oleh karena itu, Andi kemudian menginisiasi suatu program Desa Jujur dengan membiasakan untuk memajang dana desa di depan kantor Kepala Desa sebagai bentuk transparansi kepada warga.  Tak berhenti sampai di situ, Andi memperluas cakupan program yang mengintegrasi nilai-nilai integritas dengan menyentuh isu perkawinan anak yang masih marak terjadi di Desa Malari. Andi lalu menghadirkan inisiatif baru yakni pemberian denda kepada warga yang melakukan perkawinan anak dan termasuk di dalamnya tindakan korupsi melalui Peraturan Desa.  Gaung dampak dari upaya-upaya Andi dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui kebijakan yang transparan dan akuntabel terdengar jauh hingga istana. Sikap integritasnya membawa Andi Wahyuli bersama Kepala Desa terpilih lainnya di Indonesia untuk menerima penghargaan Presiden. Kini di sela-sela kesibukannya sebagai KaDes, Andi kerap diundang sebagai narasumber dalam kegiatan regional dan nasional untuk membagikan pengalamannya mengelola desa dan menciptakan kebijakan yang transparan dan akuntabel. Cerita lainnya datagn dari Kepala Desa Kalepu, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat bersama perempuan yang akrab disapa dengan Upe atau Indo Upe. Ia menjadi kepala desa perempuan pertama di Desa Kalepu yang bersemangat untuk menjalankan program-program tentang perempuan dan anak. Setelah dilantik menjadi KaDes, Indo Upe melakukan langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan desanya seperti sarana transportasi yang jauh dari berbagai layanan publik bagi warganya. Dilansir dari halopacitan.com, Indo Upe mengatakan, “Saya langsung menyediakan mobil ambulans, karena akses layanan kesehatan sangat jauh. Harus melalui Kab. Mamuju Tengah untuk sampai ke puskesmas.” Indo Upe sangat menunjukkan keberpihakannya kepada perempuan dan anak serta memastikan kelompok rentan untuk dapat turut andil dalam perencanaan untuk anggaran desa. Seharusnya, memang tidak ada hambatan untuk siapapun saat ingin berpartisipasi dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut ditunjukkan dari sikap tegas pejabat publik dari kalangan transpuan pertama di Indonesia, Mayora Victoria. Ia telah merancang sejumlah kebijakan untuk pemberdayaan kelompok marjinal di Desa Habi, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur. Setelah terpilih menjadi bagian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Mayora Victoria langsung bertindak cepat untuk memberikan dana bantuan kepada 105 keluarga di desanya yang terdampak pandemi. Ia mengelolanya secara transparan melalui buku daftar terobosan kebijakan.   Cerita-cerita perubahan yang diciptakan Agen SPAK pun tidak hanya menjadi rekam jejak untuk Gerakan SPAK itu sendiri, melainkan juga mengonfirmasi bahwa perempuan bisa memiliki peran dalam pemberantasan korupsi melalui kontribusinya dalam posisi kepemimpinan pada sektor administrasi publik. Begitu juga dengan lapisan peran perempuan di ranah sosial yang sama sekali tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk meninggalkan peran serta suaranya dalam sistem pemerintahan.  Sebagai upaya untuk memperluas dan memperkuat gerakan antikorupsi, SPAK, KPK, dan AIPJ2 (program Kemitraan Indonesia Australia untuk penegakan hukum dan keadilan) memandang pentingnya membicarakan inklusivitas di dalam gerakan antikorupsi melalui berbagai platform. KHub menjadi salah satu fasilitas dari AIPJ2 yang dimaksimalkan oleh SPAK Indonesia bekerjasama dengan KPK untuk mengonsolidasikan semangat antikorupsi. Ikuti diskusinya di Webinar KHub Vol. 1 Demokreasi: Perempuan Agen Perubahan pada hari Selasa, 5 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB/15.00 WITA/16.00 WIT langsung dari Zoom dan YouTube SPAK Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang melalui tautan berikut ini: bit.ly/DaftarWebinarKHubVol1. Referensi: https://halopacitan.com/read/kisah-kepala-desa-perempuan-wujudkan-desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak https://regional.kompas.com/read/2020/08/04/13010031/saat-transpuan-menjadi-pejabat-publik-di-sikka-bunda-mayora–berkatilah?page=all