Menyambut Pilkada 2024: Bersama Mencegah Politik Uang

Makassar, 21 Juni 2024- Diskusi seri keempat yang diselenggarakan oleh SPAK Indoneia dengan dukungan International Foundation for Electoral System (IFES) dan South East Asia Nations for Transparent and Accountable Governance (SEANTAG) diselenggarakan secara hibrid pada tanggal 22 Juni 2024. Tema tentang politik uang dipilih karena merupakah masalah yang krusial menjelang Pilkada 2024 bulan November nanti.

Acara yang berlangsung di Plazgozz Pettarani, Makassar, ini dihadiri oleh beberapa pembicara, antara lain Muhammad Haikal (Sekretaris DPW PKB Sulawesi Selatan), Hasruddin Husain (Komisioner KPU Sulsel Divisi Sosdiklih & Parmas), dan Andi Yudha Yunus (Tim Riset Partisipasi Pemilih, Dewan Penasehat ICJ Makassar) serta beberapa kelompok perempuan yang hadir secara luring. Hadir secara daring anggota-anggota organisasi masyarakat sipil., orgnisasi/komunitas perempuan, akademisi dan masyarakat umum.

Dalam sambutannya, para pembicara menekankan pentingnya mengenali bentuk-bentuk politik uang yang mungkin terjadi dalam Pilkada 2024 berdasarkan pengalaman sebelumnya. Selain itu, mereka mendorong masyarakat, khususnya kelompok perempuan, serta seluruh institusi yang berkepentingan dengan Pilkada 2024, untuk membangun kekuatan bersama dalam menolak politik uang.

Dalam diskusi tersebut, kelompok perempuan mengajukan berbagai isu penting. Mereka menyoroti perlunya pendidikan politik sejak dini untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik yang bersih dan adil. Mereka juga menyoroti kasus pemilih yang mencoblos di dua tempat berbeda dan pemberian hadiah seperti umroh dan sembako tanpa adanya tanggapan dari pihak berwenang. Banyak kasus politik uang yang dilaporkan tidak ditindaklanjuti dengan serius, mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan pemilu. Selain itu, model politik uang berubah dan semakin sulit diidentifikasi, dengan pemberian uang transport saat kampanye yang kini berubah menjadi uang tunai.

Prediksi beberapa orang yang mengatakan, bahwa Pilkada 2024 akan menjadi pilkada yang brutal, disetujui oleh peserta, jika berkaca dari penyelenggaraan Pemilu bulan Februari 2024 lalu. Akademisi peserta diskusi mengatakan UU Pilkada terlalu banyak memberi celah bagi politik uang dan karenanya perlu direvisi. Perwakilan partai politik dan KPU sepakat bahwa mencegah politik uang harus melibatkan seluruh pihak untuk membangun komitmen kolektif.

Melalui diskusi ini, diharapkan masyarakat, khususnya kelompok perempuan, dapat lebih berperan aktif dalam menolak politik uang dan menjaga integritas demokrasi dalam Pilkada 2024.