Integrasi Nilai Integritas dalam Diri dan Profesi, Agen SPAK Polwan AKBP Irene jadi Nominasi Polisi Berintegritas Hoegeng Awards
Menghadirkan perubahan mulai dari diri sendiri yang terintegrasi dalam rutinitas sehari-hari terdengar seperti sebuah hal kecil. Namun bagi Kepala Bagian Reformasi Birokrasi POLRI di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta AKBP Irene Ayu Anggraini, perubahan perilaku tersebut mampu memberikan dampak yang luar biasa.
Selama karirnya bergabung dalam jajaran kepolisian, AKBP Irene berkesempatan mengikuti pelatihan nilai-nilai antikorupsi yang diselenggarakan oleh SPAK dan AIPJ2 di Yogyakarta pada tahun 2016 dan 2017 bersama rekan-rekan polisi Wanita (polwan) lainnya.
Melalui pemaparan narasumber dan agenda perkenalan alat permainan SPAK, “mindset dan cultureset digiring untuk membangun integritas,” ungkap AKBP Irene. Hal ini menyulut semangat AKBP Irene dan peserta lainnya untuk bergerak bersama menghadirkan perubahan dengan melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan kerja maupun masyarakat. Terutama dengan permainan SPAK seperti ARISAN, banyak momen di mana peserta tersentil bahwa hal-hal yang biasa ternyata belum tentu benar, seperti gratifikasi, dan kebiasaan menyontek. Walaupun seiring berjalannya waktu aktivitas penyuluhan tidak lagi rutin dilakukan, namun AKBP Irene melihat bahwa nilai-nilai yang didapatkan melalui pelatihan SPAK dapat dihadirkan melalui pembangunan zona integritas dalam ruang lingkup tugasnya di Bagian Reformasi Birokrasi POLRI.
Bagian Reformasi Birokrasi Polda DIY fokus pada upaya-upaya perubahan dalam institusi, salah satunya melalui pembangunan zona integritas. AKBP Irene, sesuai tupoksi, membuat inovasi yakni elektronik survei kepuasan masyarakat yang bekerja secara real time pada unit-unit pelayan SIM dan SKCK di jajaran Polda DIY. AKBP Irene menjelaskan, “setelah mendapatkan pelayanan, masyarakat kami harapkan mengisi survei secara online terkait dengan SDM, perangkat, waktu, biaya, total ada 9 alat ukur.” Masyarakat dapat memberikan evaluasi dan masukan kepada institusi apakah ada bagian yang kurang pas maupun dapat dikembangkan. Setelah pesan dikirim, pimpinan di pusat dapat langsung mengevaluasi proses pelayanan di mana yang kurang baik, apa yang kurang berkenan di masyarakat. Tantangan infrastruktur, terutama jaringan internet, membutuhkan pembenahan pada jaringan internet untuk terus diperbaiki. Inovasi AKBP Irene bahkan dalam meningkatkan integritas pelayanan POLRI mendapat apresiasi langsung dari pihak AIPJ2 dalam kunjungannya ke Polda DIY kala itu.
Sejak 2020, Mabes POLRI sudah mempersiapkan produk aplikasi survei yang diseragamkan dan terintegrasi menjadi satu dan dapat digunakan di seluruh Indonesia. POLRI yang kini dipimpin oleh Sigit Listyanto memperhatikan secara khusus pembangunan zona integritas di unit-unit kepolisian di seluruh Indonesia. “Menurut penilaian pimpinan di pusat di Mabes POLRI, pembangunan zona integritas di Polda DIY termasuk salah satu yang terbaik,” sambung AKBP Irene. Perilaku jujur dan integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam rutinitas personal dan profesional AKBP Irene tidak hanya menghadirkan dampak dalam lingkungan sekitarnya, namun membawa kabar baik baginya. Kabar bahwa AKBP Irene menjadi salah satu nominasi Hoegeng Award dalam kategori “Polisi Berintegritas” merupakan sebuah kejutan baginya. Ia ingat bahwa pembukaan rangkaian kegiatan dibuka kepada publik di mana masyarakat dapat menominasikan polisi di daerahnya yang berintegritas dengan menyertakan alasan-alasan. Seleksi dilakukan secara independen oleh tim penyelenggara yakni detikcom, ombudsman, tokoh masyarakat. Dari sekian ribu polisi yang diusulkan, Irene menjadi salah satu nominasi untuk kategori Polisi Berintegritas. “Melaksanakan jobdesc sebagai tanggung jawab dan ibadah saya. Yang penting saya tetap berusaha melakukan titipan Tuhan ini sebaik-baiknya, walau justru terus terang rasanya masih jauh dari sempurna, masih perlu kerja keras lagi terutama dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang.”