Dari GPP ke POP Membangun Karakter Guru, Menguatkan Peradaban Bangsa

GPP adalah Guru Pembangun Peradaban

POP adalah Program Organisasi Penggerak

Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) telah membuktikan bahwa menanamkan keyakinan akan nilai-nilai antikorupsi merupakan salah satu faktor pendorong perubahan dalam rangka pencegahan korupsi.¹ Fakta memprihatinkan tentang merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari angka 35 menjadi 40 di tahun 2020 menunjukkan bahwa penegakan hukum perlu dibarengi upaya penanaman nilai-nilai antikorupsi agar terjadi perubahan berkelanjutan demi generasi penerus bangsa yang bebas dari korupsi.  

Dalam hal ini sekolah menjadi lembaga yang memiliki peran besar, setelah keluarga. SPAK memulai gerakan Guru Pembangun Peradaban (GPP) yang diluncurkan pada 5 Desember 2019. Program tersebut dapat terwujud berkat hasil kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya dan sektor bisnis swasta.

GPP juga bermula dari keputusan Wali Kota Surabaya saat itu ialah Ibu Tri Rismaharini, untuk memberlakukan kurikulum antikorupsi di Kota Surabaya. Hal itu mendorong SPAK memberikan usulan untuk mengawali pelaksanaan keputusan itu dengan membentuk guru-guru dan kepala sekolah antikorupsi agar menjadi role model antikorupsi bagi para siswa dan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Para guru dan kepala sekolah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya ekosistem antikorupsi di sekolah masing-masing.

GPP disambut baik oleh Ibu Risma dan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya. SPAK menindalanjuti dengan menyusun program pelatihan yang direncanakan untuk 1.000 guru dan kepala sekolah. Akibat hadirnya pandemi Covid 19 pelatihan tersebut terhenti sampai 350 guru dan kepala sekolah. Tiga bulan setelah pelatihan, para guru dan kepala sekolah yang telah mengikuti pelatihan GPP, mencoba mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Para guru dan kepala sekolah juga mengajarkan pendidikan antikorupsi dengan menggunakan permainan yang dibuat oleh SPAK sebagai alat bantu belajar.

SPAK mencatat evaluasi dari 350 guru dan kepala sekolah hingga mendapati terjadinya perubahan, baik di tataran individu maupun murid. Seperti halnya, para guru menolak untuk mendapatkan hadiah dari wali murid dengan penuh kesadaran dan hadir mengajar tepat waktu. Sedangkan pada tataran murid, para guru memberikan informasi bahwa murid di sekolah sudah sadar untuk mengantri ketika masuk kelas maupun jajan di kantin, tidak mencontek, maupun tidak melakukan perundungan terhadap sesama.² 

Pengalaman SPAK dalam lingkup pencegahan, terlebih lagi kepada tenaga didik, menjadikan SPAK ingin terus melanjutkannya di daerah lain di Indonesia. Program Organisasi Penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (POP Kemendikbud Ristek) menjadi kesempatan untuk dapat melakukan hal tersebut. POP menjadi perpanjangan tangan SPAK untuk dapat berinteraksi secara langsung bersama guru-guru dan kepala sekolah dalam melakukan pencegahan korupsi di sekolah. Sehingga seluruh lapisan masyarakat yang ada di rumah maupun sekolah dapat mendidik anak-anak untuk memiliki nilai integritas di dalam kehidupan sehari-hari. 

Pelatihan guru dan kepala sekolah bersama POP Kemendikbud Ristek saat ini diberikan pada 5 sekolah di Jakarta dan 5 sekolah di Kota Makassar. Program monitoring terhadap para peserta ini masih terus berlangsung juga dengan mengadakan pendampingan bersama para Agen SPAK di wilayah terkait.

¹ Sarah Dyer, SPAK Evaluation 2016/2017, dapat di akses di http://www.spakindonesia.org/spak-evaluation/

² Laporan Kegiatan GPP Surabaya. SPAK Indonesia. 2020.

_{Referensi Gambar: Program Organisasi Penggerak, Kembdikbud Ristek}